Demi Indonesia Damai, Pemerintah dan Ulama Harus Mantapkan Deradikalisasi

Jakarta – Pemerintah dan ulama wajib memantapkan sinergi dalam menjalankan program pencegahan terorisme, khususnya deradikalisasi demi menciptakan Indonesia damai. Langkah itu adalah bagian tidak terpisahkan dalam membangun masyarakat yang bersih dari ajaran sesat kelompok radikal. Pernyataan ini diungkapkan oleh Guru Besar Sosiologi Politik FISIP UI Iwan Gardono Sujatmiko menanggapi kembali terjadinya aksi terorisme yang dilakukan mantan napi terorisme kasus bom buku, Juhanda di Samarinda, Minggu (13/11). Aksi teror dengan bom molotov di Gereja Oikumene itu kembali merusak suasana kedamaian di Bumi Pertiwi. Apalagi korban dari teror itu adalah anak kecil. “Aksi ini bukan karena program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini BNPT, gagal. Namun, ini karena memang saat ini penanganan masalah mantan teroris masih belum maksimal karena ini butuh sinergi dari berbagai pihak. Utamanya ulama dan masyarakat yang harus lebih pro aktif membantu pemerintah menjalankan program pencegahan terorisme mulai dari tingkat paling bawah,” ungkap Iwan Gardono di Jakarta, Selasa (15/11). Menurut Iwan, secara spesifik dalam program deradikalisasi itu ada reintegrasi sehingga harus diperkuat dengan landasan hukum karena itu menyangkut ideologi. Dan itu harus dilakukan oleh komunitas muslim, dalam hal ini adalah ulama dan tokoh masyarakat yang pemahaman agamanya sudah mumpuni. Dengan demikian, pemerintah tugasnya sebagai koordinator dan monitoring program tersebut. Pada masyarakat modern sekarang ini, lanjut Iwan Gardono, jaringan kelompok antagonis lebih kuat dibandingkan jaringan protagonis. Itu akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah dan ulama dalam menyebarkan program-program pencegahan terorisme. Untuk melakukan ini, pemerintah bisa menggandeng NU dan Muhammadiyah untuk bersama melakukan deradikalisasi, terutama bagi mantan napi yang sudah kembali ke masyarakat. Bernadus Wijayaka/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu