Garam Lokal Belum Penuhi Standar Industri

Jakarta – Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk menilai, kualitas garam dari dalam negeri belum bisa memenuhi standar industri. Ini menjadi halangan bagi mandatori penyerapan garam lokal bagi industri yang selama ini membeli garam impor. Kualitas garam lokal, kata dia, sebagian besar belum bisa memenuhi kualitas garam yang dibutuhkan industri chlor alkali plant (CAP)‎, kulit, tekstil, sabun, dan makanan dan minuman (mamin). Industri petrokimia membutuhkan garam dengan kadar NaCl diatas 98,5 % (dry basis). Garam ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan soda dan klor. Sementara itu, garam dari dalam negeri kadar NaCl paling tinggi 94%, sehingga tidak biza digunakan. “Biarpun diserap, kalau kualitasnya tidak memenuhi standar, kita tidak bisa mengolahnya. Sebab, yang ada saat ini tidak memenuhi standar yang digunakan industri, terutama petrokimia,” kata Tony, Senin (26/8). Selama ini, dia menuturkan, industri lebih memilih menggunakan garam impor karena memenuhi spesifikasi. Inilah yang menyebabkan produksi garam dari dalam negeri sebagian besar digunakan untuk konsumsi. Tony mengatakan, kebutuhan garam industri tahun ini mencapai 3,9 juta ton, sedangkan produksi lokal Indonesia sekitar 2,2 juta ton. Dengan demikian, terdapat kekurangan pasokan sebanyak 1,7 juta ton yang harus diimpor. Menurut Tony, dari 2,2 juta ton garam yang diproduksi, sebagian besar tidak dapat digunakan oleh industri, karena tidak memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Untuk membuat garam yang bisa sesuai dengan spesifikasi, lahan untuk memproduksi garam juga tidak sembarangan. Contohnya, tanah untuk produksi garam harus landai dan padat. Sementara itu, dia menyatakan, lahan di pantai saat ini juga bersaing dengan sektor pariwsata. Alhasil, sulit mendapatkan lahan untuk pengembangan produksi garam. “Curah hujan kita juga relatif lebih tinggi daripada Australia, misalnya, sehingga membuat proses penguapan air laut menjadi garam kurang sempurna,” kata Tony. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyusun aturan teknis mengenai impor garam, berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman. KKP merekomendasikan kewajiban penyerapan garam petani oleh para pelaku usaha yang selama ini mengimpor garam. Para importir garam diwajibkan menyerap garam petani sejumlah paling sedikit sama dengan kuota impor yang diberikan. (ajg) Rahajeng KH/HK Investor Daily

Sumber: BeritaSatu