KPK Janji Tuntaskan Kasus Suap di Kemnakertrans

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengusutan kasus dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi (Kemnakertrans) tahun 2014 tak berhenti dengan menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Charles Jones Mesang sebagai tersangka. KPK bakal terus mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, terutama pihak yang terungkap dalam persidangan mantan Dirjen P2KT, Jamaluddien Malik sebelumnya. ‎ “Ya jadi tidak menutup kemungkinan penyidik KPK akan memanggil saksi-saksi yang diduga berkaitan dan juga disebut dalam keputusan atau dalam fakta persidangan,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/12). Salah satu nama yang disebut dalam persidangan Jamaluddien Malik adalah mantan Menakertrans, Muhaimin Iskandar. Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin itu disebut turut menerima gratifikasi dari Jamaluddien sebesar Rp 400 juta. Disinggung mengenai hal ini, Yuyuk memastikan pihaknya akan terus mengembangkan kasus tersebut. Dikatakan, penetapan Charles sebagai tersangka juga merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Jamaluddien. “Kan tersangka CJM (Charles Jones Mesang) juga pengembangan kasus terdahulu,” ujarnya. Diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/3) lalu, Jamaluddien disebut mendapatkan uang sebesar Rp 6.734.078.000. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut sebagian dari uang itu diberikan pada beberapa pihak, termasuk Menakertrans saat itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. “Diberikan kepada Abdul Muhaimin lskandar sejumlah Rp 400 juta,” kata Jaksa. Selain Muhaimin, terdapat nama lain yang disebut turut menerima uang, yakni, Charles Jones Mesang sebesar Rp 9,75 miliar. Uang tersebut merupakan fee sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang diterima oleh Ditjen P2KTrans. Jaksa KPK memaparkan, Jamaluddien pernah mendatangi Charles dengan tujuan agar DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Optimalisasi Tugas Pembantuan Khusus untuk Ditjen P2KTrans. Untuk hal itu, Charles meminta fee sebesar 6,5 persen. Jamaluddin lantas mengumpulkan uang tersebut dengan meminta setoran kepada para Kepala Daerah atau Kepala Dinas calon penerima Tugas Pembantuan. “Diberikan secara bertahap kepada Charles Jones mesang melalui Achmad Said Hudri pada sekira bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2013 sejumlah Rp 9,750 miliar yang ditukarkan dalam bentuk dolar AS,” kata Jaksa. Fana Suparman/JAS Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu