Menteri Susi Kebut Pengadilan Perikanan

Rimanews – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti mempercepat pembentukan pengadilan perikanan di sejumlah tempat. Pengadilan perikanan sangat penting guna menegakkan hukum, demi menjaga kekayaan laut Indonesia. “Lusa saya bersama Mahkamah Agung ke Ambon meresmikan pengadilan perikanan. Kalau kekayaan laut kita terus dicuri kapal asing, maka kita suatu hari tak punya ikan di laut dan masyarakat kita akan jadi masyarakat budidaya ikan,” kata Susi, dalam seminar di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (9/12). Baca Juga Loyalis Anas merapat ke Hanura, Demokrat cuek Jembatan Purbaleunyi Km 100 bergeser, lalin dialihkan Terjadi 1.139 kebakaran di Jakarta selama 2016 Menteri Susi menegaskan, guna menegakkan hukum laut, diperlukan sinergi antara KKP dengan kepolisian, khususnya Polair. Hal itu amat penting guna melakukan operasi pengawasan bersama di laut, kesepakatan bersama Tindak Pidana Perikanan (TPP), dan SOP penyidikan TPP. “Yang lainnya adalah pertukaran data dan informasi pengawasan laut, pelatihan menembak, dan pelatihan PPPN Perikanan. Itu semua untuk mengembalikan kejayaan kita di laut dan kerugian akibat ilegal fishing di laut yang mencapai sekitar Rp 240 triliun per tahun,” bebernya. Dalam kesempatan tersebut, Susi menjelaskan, sejauh ini ada banyak modus kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Di antaranya tanpa dokumen izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan alat tangkap, serta pemalsuan dokumen. “Juga ada modus memanipulasi persyaratan, transhipment di laut yang tidak dilaporkan, dan double flagging,” papar Susi. Sebelumnya, KKP menangkap 22 kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal berukuran besar tersebut diketahui berasal dari Tiongkok.[] Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : kapal pencuri ikan , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews